Minggu, 17 Juni 2012

KEADAAN ORMAS DI INDONESIA

Dewan HAM PBB akan melaksanakan Sidang Tinjauan Periodik Universal atau Universal Periodic Review/UPR di Jenewa, Swiss. Sidang ini rutin dilaksanakan bagi anggota PBB secara rutin setiap empat tahun sekali. Dewan HAM PBB akan mengkritisi dan memberikan rekomendasi atas laporan Indonesia seputar pelaksanaan HAM. Sidang berjalan cukup panas mengingat beberapa tahun ini pelanggaran HAM meningkat. Kasus yang paling mendapat sorotan tajam adalah masalah religious freedom. Diantaranya kekerasan oleh kelompok yang mengatasnamakan agama, kebebasan beribadah, dan Ahmadiyah. Sidang akan semakin panas karena anggota sidang terdiri dari anggota dewan HAM PBB, pemerintah Indonesia, LSM internasional dan lokal serta komnas HAM. Sebagai negara yang multikultural Indonesia di dorong untuk meciptakan suasana kondusif di masyarakat. Apa lagi dengan fakta bahwa Indonesia negara muslim terbesar dan mengakui beberapa agama lain, menjadikan Indonesia cerminan dan model negara demokrasi yang plural dan damai di dunia. Namun beberapa tahun ini banyak kasus pelanggaran HAM barkaitan dengan isu agama. Intensitas kekerasan oleh ormas Islam pun semakin tinggi, entah apa penyebabnya. Reformasi seakan membawa kebebasan yang terlalu menelanjangi bangsa Indonesia. UUD 1945 telah menjamin hak setiap masyarakat untuk beribadah dan berkeyakinan. Di sini, negara saja tidak punya hak membatasi warganya, apa lagi masyarakat biasa. Pasal itu berisi, yaitu pasal 28E : 1) “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. 2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”. Dikuatkan kembali dengan UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 menyatakan sebagai berikut: 1)Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ditambah dengan ratifikasi beberapa konvensi tentang HAM. Jika dilihat dari segi hukum, Indonesia telah serius dalam penegakan HAM, karena begitu banyak undang-undang yang menjamin perlindungan dan HAM. Namun jika melihat realitas, begitu banyak pelanggaran yang terjadi. Banyaknya hukum tidak akan berguna jika tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk saling toleransi dan ketegasan dari pemerintah. Menurut hasil UPR, di Indonesia telah terjadi intoleransi. Keputusan tersebut diambil karena negara di dunia melihat banyak terjadi peristiwa intoleransi antar umat beragama. Jika kita perhatikan di media massa, sikap intoleransi digambarkan atau diekspresikan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi masyarakat. Jika hanya satu orang saja yang bersikap intoleransi, hal tersebut tidak akan sampai melahirkan masalah yang serius. Masalah semakin kritis saat sikap intolerasi dilegalkan melalui pernyataan resmi suatu organisasi. Sikap tidak toleransi tidak hanya digambarkan lewat kata-kata, namun juga action. Organisasi yang dimaksud dalam pemaparan ini adalah organisasi keagamaan. Organisasi Menurut James D. Mooney adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. setiap orang bebeas berkumpul membentuk perkumpulan atau organisasi. Sedangkan menurut Robin Williams (dalam Bertrand: 26) mengemukakan bahwa organisasi sosial menunjuk pada tindakan manusia yang saling memperhitungkan dalam arti saling ketergantungan, selanjutnya ia menjelaskan bahwa pasa saat individu melakukan interaksi berlangsung terus dalam jangka waktu tertentu, maka akan timbul pola-pola tingkah laku. Berkumpul dan membentuk organisasi adalah hak setiap warga negara selama organisasi itu tidak membahayakan negara. Namun permasalahannya adalah, kini marak bermunculan ormas yang “meresahkan masyarakat”. Kini mudah sekali di televisi kita melihat berita mengenai organisasi yang melakukan kekerasan, melakukan pemukulan dan pengerusakan. Kini di media massa istilah ormas “anarkis” sering terdengar, namun apakah itu anarkis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Anarki (dari kata anarchy), artinya ialah suatu keadaan dimana tidak ada kontrol kekuasaan atau hukum atau ketiadaan pemerintah atau penguasa. Sedangkan kata anarkis bermakna orang (anarkis=kata benda/noun, bukan kata sifat) sebagai terjemahan dari kata anarchist, yang artinya penganut faham anarkisme. Selanjutnya ada kata anarkisme (dari anarchism) yang bermakna faham atau ide atau ajaran tentang peniadaan/pembatalan kontrol kekuasaan pada masyarakat/negara, yang oleh kaum anarkis dicitakan untuk mengganti sistem ini dengan sustu sistem voluntir/kesukarelaan, atau faham akan sistem masyarakat berbasis kooperasi. Sedangkan makna anarkistik, adalah sifat/kondisi atau situasi yang ingin diciptakan oleh faham anarkisme. Fenomena ormas Islam anarkis saat ini tak terlepas dari kekuatan kelompok serupa di timur tengah yaitu wahabi dan Ikhwanul Muslimin. Proses globalisasi paham ini merambah masyarakat Indonesia dengan doktrin Fundamentalisme dan Anarkisme. keadaan politik Indonesia yang belum stabil ditambah kesejahteraan yang belum merata (kemiskinan, kebodohan, pengetahuan agama yang rendah) dijadikan alat untuk mereka memasuki paham-paham Wahabi. Lahirnya Partai Keadilan Sejahtera merupakan momentum penampakan diri mereka secara terbuka dan resmi di dIndonesia. Ormas yang mengatasnamakan agama merupakan golongan yang dapat dikatakan konservatis karena menolak paham lain dan menganggap dirinya paling benar. Guna melanggengkan tujuan mereka, mereka dapat menyusup lewat partas (seperti PKS) ataupun organisasi lain. Mereka turut berpastisipasi dalam kehidupan politik ataupun sosial budaya. Bahkan tindakan mereka telah melampaui kapasitas mereka. Seperti ikut metertibkan klub atau kafe saat bulan puasa, mengintervensi hukum di Indonesia. Contohnya adalah kasus Cikeusik. Mereka mengancam di ruang sidang agar terpidana pengrusakan di lepaskan dan yang terbaru mereka mengancam pembubaran paksa konser lady gaga. Jika melihat Corak masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia berada dalam keadaan kegamangan identitas. Di satu sisi ingin dan masih mempertahankan nilai tradisional, di sisi lain arus globalisasi memberi nilai-nilai baru yang modern yang datang dari luar. Bahkan menurut Herbert Feith masyarakat Indonesia terdiri dari Aristrokrasi Jawa dan Wiraswasta Islam (dominan), sedangkan menurut Clifford Geertz, masyarakat Indoneisa terdiri dari Santri, Abangan,dan Priyayi. Di keadaan yang gamang ini, benturan datang dari kedua kubu. Di situasi ini, ormas menyusup menyeruakan pemurnian nilai-nilai agama. Yang mendasari mereka adalah Indonesia sebagai negara muslim terbesar. Dalam keadaan ini, ormas anarkis dengan kekuatannya memeberikan dan menjanjikan kemudahan-kemudahan seperti memberikan bantuan kemanusiaan dan kedamaian. kegiatan menarik massa dilakukan dakwah di kampus-kampus dan tempat lainnya. Organisasi masyarakat adalah salah satu bagian dari infrastruktur politik dalam sistem politik. Selain organisasi masyarakat, ada parpol, media massa, kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Organisasi masyarakat telah masuk ke bidang politik. Mereka mencoba mengintervensi pemerintah dengan peraturan-peraturan yang mereka inginkan. Dalam sistem politik, organisasi masyarakat masuk kedalam fungsi politik dengan aktifitas mendukung atau menuntut pemertintah. Sedangkan outputnya yaitu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang mempunyai fungsi input. Kini, siapakah yang patut dipersalahkan. Jika melihat dari sisi masyarakat / organisasinya, pertama, mereka berkembang karena pengaruh dari luar dimana kekuatan-kekuatan seperti mereka dapat berjaya (Ikhwanul Muslimin/Wahabi). Jika kekuatan mereka dapat bertambah, sangat mungkin mereka dapat mengalahkan kekuasaan negara. Berbeda dengan FPI, meskipun PKS tidak melakukan tindakan anarkis namun mereka telah memiliki kekuatan di pemerintahan dengan menduduki kursi menteri dan jumlah anggota DPR yang cukum besar. Mengapa PKS disebut dalam pembahasan ini, karena beberapa sikap PKS yang cukup konservatif dan lantang menyuarakan pembentukan syariat Islam. Bukan perang fisik yang PKS lakukan, namun perang idiologi yang mereka laksanakan. Selain FPI, ormas yang berorientasi anarkis diantaranya LDII dan Laskar Jihad. Bagi ormas Islam yang anarkis, mereka telah berhasil merubah citra Islam menjadi agresif, beringas, intoleran dan merasa paling berhak menghukum orang-orang yang berbeda dengannya. Jika melihat dari sisi negara, tidak salah juga tindakan mereka bersikap mendahului pemerintah dalam menyelesaikan masalah sosial toh mereka menganggap dan sebagian masyarakat menganggap pemerintah tidak tegas dalam bersikap. Contohnya dalam menyelesaikan masalah pornoaksi dan pornigrafi. Pemerintah hanya melarang dan membuat peraturan, sedangkan tidak praktik di lapangan untuk menghukum. Malah dari beberapa peristiwa, masyarakat dapat melihat bahwa aparat cendrung takut kepada ormas anarkis. Ormas pada hakikatnya didirikan secara sukarela oleh warga negara, yang memiliki kesamaan tujuan dan kepentingan untuk melakukan sesuatu kepada masyarakat, yang pada akhirnya hal tersebut akan mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Ormas dapat memiliki kekuatan, namun keberadaan ormas seperti FPI telah keluar dari jalus semestinya. Tidak ada satu kelompokpun bahkan seorangpun yang dapat mempengaruhi hukum dan kekuasaan hakim. Namun beberapa kali ormas Islam berusaha mengintervensi hukum seperti dalam kasus Cikeusik, penutupan Gereja Yasmin, dan pembakaran masjid di Cisalada. Di Indonesia terdapat undang-undang yang mengatur tentang organisasi masyarakat. Yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam UU itu dijelaskan bahwa pancasila dan Bhineka Tunggal Ika adalah satu-satunya asas yang mendasari organisasi masyarakat. Dalam Pancasila sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sangat jelas bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan. Bukan saja Islam, tapi juga menghargai dan mengakui agama lain. Dalam pasal Pasal 7 dijelaskan Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban : a. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; b. menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah dapat membubarkan ormas. Hal tersebut tercantum dalam pasal 13, yaitu pemerintah dapat membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan apabila Organisasi Kemasyarakatan melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum; menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah; memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan Negara; Organisasi Kemasyarakatan tersebut menganut, mengembangkan,dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme /Marxisme-Leninisme serta ideologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya. Kini, permasalahanya adalah apakah sikap dan tindakan ormas anarkis saat ini sudah cukup untuk dijadikan alasan untuk pemerintah membubarkan mereka? Dan apakah pemerintah berani melawan mereka?. Indonesia negara berdasakan hukum, haruskah negara bertekuk lutut dihadapan ormas anarkis. Sekali lagi, perlu ada ketegasan dari pemerintah dalam bertindak. Karena ormas bertindak dengan alasan pemerintah tidak dapat berbuat banyak menyelesaikan masalah negara.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar